Beberapa waktu terakhir ini, di media sosial (entah itu di FB atau Twitter, terlebih lagi di Path) banyak bermunculan meme yg menyinggung dan 'membully' Bekasi. Bully membully di media sosial sebenarnya bukan hal yg aneh, bahkan bagi banyak orang dianggap hal biasa (baca: tidak dianggap serius).

Ternyata tidak semua orang bisa menanggapi 'becandaan' di media sosial. Dalam kasus ini, menurut saya, pemda Bekasi.

Saya baca tweetnya @mbakNyai di atas, yang sebenarnya mempunyai 2 makna. Pertama, perda yg dibikin adalah perda yg konstruktif. Kedua, tentu saja perda yg 'destruktif', yg alih-alih bisa menghentikan bully terhadap Bekasi, namun malah akan menimbulkan bully-an baru.

Saya sendiri membaca tweet di atas langsung membayangkan pemkot Bekasi mengambil langkah poin 2. Bukan apa-apa, saya sudah sering melihat para pejabat lebih condong mengambil kebijakan yg cenderung menyelamatkan diri sendiri.

Sedikit melantur, saya ambil contoh 'kasus' #ShameOnSBY kemarin. Usai dibully habis2an terkait dengan langkah kuda SBY dalam UU Pilkada, 'mendadak' muncul #TerimaKasihSBY, yg ironinya, hashtag tersebut ditweet oleh bot.

Apatis? Skeptis? Well, hidup di Indonesia, termasuk melihat sikap para pejabat memang menjadikan saya manusia yg kadang skeptis dan apatis jika menyangkut pejabat Indonesia.

Kembali ke bahasan.

Dalam bayangan saya, jika poin 2 yg dilakukan oleh pemkot Bekasi, maka perda yg terbit adalah (kira2) akan menuntut para pembully ke ranah pengadilan. Pasal yg dikenakan, saya pikir, adalah pencemaran nama baik. Belum lagi jika dikaitkan dengan UU ITE.

Apabila benar langkah ini yg dilakukan, sungguh blunder luar biasa yg dilakukan oleh pemkot Bekasi. Saya yakin akan banyak pihak yg mesti siap2 menjadi tersangka (dan dihukum) jika perda ini diterbitkan dan diberlakukan.

Sebaliknya, jika pemkot Bekasi melakukan poin 1, menghasilkan perda yg konstruktif, maka acungan jempol layak diberikan.

Bagaimana perda yg konstruktif? #MbakNyai menjelaskan di 2 tweet berikut:



Saya malah mendukung jika pemkot Bekasi melakukan poin 1, dengan contoh minimal seperti yg di-tweet-kan @MbakNyai di atas. Setidaknya pemkot Bekasi menganggap serius dan peduli dengan apa yg terjadi di media sosial. Dengan kata lain media sosial bisa dijadikan trigger bagi pemkot (manapun) untuk melakukan hal yg lebih baik.

Namun di sisi lain, saya malah melihat bahwa pemkot Bekasi selama ini ngapain saja? Sepengetahuan saya, keluhan ttg Bekasi macet, panas, dst dst sudah banyak muncul di media sosial. Bahkan tante @febrymeuthia pernah mengecam begitu keras terkait stadion di Bekasi beberapa waktu lalu. Toh, nampaknya (setahu saya) tidak ada tindakan nyata.

Saya jadi berpikir bahwa pejabat2 sebuah kota/propinsi/manapun itu mesti dibully dulu lokasi mereka menjabat, baru ada tindakan nyata.

Jika pikiran saya benar, hal tsb menyedihkan tapi juga menggembirakan. Menyedihkan karena para pejabat baru mau bergerak setelah dikecam habis2an. Namun disebut menggembirakan karena setidaknya mereka mau utk bergerak dan memperbaiki kondisi dan keadaan kota/propinsi.

Bagaimana menurut anda?

Gambar dari sini.

Moral story:

- media sosial bisa dijadikan motor penggerak untuk mengawasi kinerja pemerintah/pejabat

- pemerintah dan pejabat mestinya lebih banyak berinisiatif, bukan menggunakan sistem tunggu dan reaktif. ;-)

- menghina Jogja itu ga boleh. tapi membully Bekasi itu lucu! :p

- masalah asap di Palembang, pemerintah Sumsel diem2 saja. apa perlu dibully dulu juga?