Usai pilpres 2014, ternyata pertarungan politik di Indonesia masih belum bisa dikatakan reda. Bahkan menurut saya kian memanas. Penyebabnya, koalisi 'permanen' Merah Putih yg mengalami kekalahan dg memalukan (karena banyak protes ttg kecuranagn dan ternyata tdk bisa membuktikannya dg data) kini berusaha melakukan perlawanan terhadap pemerintahan mendatang yg dipimpin Jokowi.


Perlawanan yg diberikan adalah dg berupaya melakukan kemunduran demokrasi, dengan berniat menggolkan undang-undang pilkada dilakukan oleh DPRD.

Sontak hal ini menimbulkan kecaman di sana sini. Penyebabnya, dengan kembali menggunakan DPRD sebagai pihak yg memilih kepala daerah maka BISA DIPASTIKAN:
1. para anggota DPRD berlaku bak raja dengan menentukan kepala daerah yg mau meng-entertain mereka

2. dampak no 1, korupsi dan kolusi serta nepotisme kepala daerah dan DPRD kembali berjalan (seperti dahulu kala)

3. kepala daerah tidak akan peduli dg rakyat. dia akan lebih fokus 'memelihara' anggota DPRD agar terpilih dan mau mendukung dia

Saya sempat berkicau agak panjang ttg ini.
Klik link tweet di atas, maka anda akan bisa melihat secara utuh kicauan saya.

"Lho, anda berarti tidak percaya dg anggota DPRD pilihan anda donk?"

Ada yg bertanya seperti itu. Jawaban saya sih 'enteng' saja. Saya jawab seperti berikut:
Jadi, bukannya saya tidak percaya dg anggota DPRD pilihan saya. Yang tidak saya percayai justru anggota DPRD yg tidak saya pilih, apalagi yg sering menggunakan istilah mahar ;-)

Alasan2 yg diungkapkan anggota KMP (Koalisi Merah Putih) agar kembali ke pilkada oleh DPRD juga tidak masuk akal dan lebay.
1. Mahal
2. Rawan politik uang
3. Rawan konflik horizontal

Saya sih ketawa saja melihat alasan2 di atas, apalagi poin 2 dan 3. ABSURD!

Mahal mah sudah wajar, namanya juga bangsa yg punya rakyat banyak serta daerah yg cukup luas (notabene punya kepala daerah banyak juga). Buat saya, kata mahal ini masih bisa ditolerir. Namanya juga orang banyak maka biayanya juga makin mahal.

Politik uang juga lebay. Saya sih lebih curiga bahwa poin 2 ini sebagai akal2an para anggota KMP yg kemungkinan besar akan kian sulit main2 dengan anggaran karena Jokowi dan KPK akan lebih ketat dalam mengawasi penggunaan budget. Karena mereka bakal 'bokek' selama 5 tahun ke depan, maka mereka berusaha mengakalinya dg mengatakan pilkada langsung itu rawan politik uang.

Lah, memangnya kalo via DPRD ga rawan politik uang? Justru potensinya lebih besar. Seperti saya tulis di atas, anggota DPRD malah kian mudah memeras para calon kada agar mau memilih mereka.

Jika calon kada melakukan politik uang ke masyarakat, yaa bagus. Minimal rakyat langsung yg terima, meski ya tetap saja terhitung sebagai duit haram. Tapi bisa dipastikan rakyat bisa menilai dan akan enggan memilih calon kada yg melakukan praktik money politics.

Yg konflik horizontal itu siapaaa....?? Saya baca di berita, jarang sekali ada masyarakat yg bentrok gara2 pilkada langsung. Itu mah kalian saja yg memprovokasi sehingga (seolah-olah) terjadi keributan.

Lagipula, pilkada langsung sebenarnya sudah dilakukan sjeak jaman dulu kala. Pemilihan lurah, kades, sudah sering dilakukan secara lansgung. Ga ada masalah toh?

Intinya: ANGGOTA DPR KMP ITU MEMANG HAUS KEKUASAAN DAN BAKAL BOKEK, MAKANYA MEREKA MENGELUARKAN KEBIJAKAN YG TIDAK PRO RAKYAT INI!

Gambar dari sini.

Moral story:

- PERCAYAI anggota DPRD yg ANDA PILIH, tapi TIDAK PERLU PERCAYA dg anggota DPRD lain!

- jika pilkada dilakukan tidak langsung, saya yakin kita tidak akan pernah tahu Jokowi, Risma, Ahok, ataupun Ridwan Kamil!

- simak pernyataan Ahok di atas!

- silakan baca chirpstory ini.

Update 10 Sept 2014:

Kemarin saya sempat berbincang dengan Teungku Alex dan rekannya @agenmossad. Ternyata konflik horizontal itu ADA dan REAL, dalam hal ini kasus terjadi di Papua. Namun sebenarnya konflik horizontal yg terjadi TIDAK SELALU disebabkan oleh pilkada, melainkan memang 'turun temurun'. :-(