Sejak 2 hari terakhir ini, TL saya ramai sekali membicarakan penolakan Jokowi utk memberikan kuliah umum di ITB. Saya kicaukan singkat (anda bisa cek rincian tweet di atas dg mengklik di sini) karena melihat adanya sejumlah keganjilan terhadap penolakan ini.

Dari informasi yg saya terima, penolakan dilakukan oleh sejumlah kecil mahasiswa (atas nama KM ITB). Nampaknya mereka mendapat respon (negatif/kontra?) yg cukup bertubi-tubi atas kelakuan mereka ini sehingga mereka mengeluarkan pernyataan klarifikasi seperti ini.
Bagi saya pribadi, penolakan Jokowi ini kontradiksi dan ada ambiguitas. Kontradiksi karena pertama, dg kian gencarnya berita ini di media massa, maka status Jokowi yg 'didzalimi' akan semakin meroket. Dan skenario didzalimi nampaknya masih menjadi salah satu cara utk menaikkan popularitas. Kedua, kapasitas undangan Jokowi adalah dalam rangka tanda tangan MoU antara ITB dg Pemprov DKI. Poin kedua ini sekaligus menjadi ambiguitas, apakah Jokowi datang sebagai Gub atau Capres.
Percakapan saya dg bung Agung Darma (@mahadarma) pagi ini sepakat bahwa faktor capres Jokowi ini yg memang bikin gemets ;-D
Bagaimanapun juga, saya melihat mhs ITB yg demo melakukan kesalahan, karena semestinya yg didemo adalah pihak rektorat yg (jika merujuk pada klarifikasi KM ITB) telah tidak menginformasikan kuliah umum dan mau2nya tandatangan MoU sekarang, usai deklarasi Jokowi sebagai capres oleh PDIP. ;-)

Belum hilang urusan pengusiran Jokowi, mendadak muncul berita ttg diundangnya Anis Matta dan Hatta Radjasa ke Salman ITB. Jika sebelumnya pihak KM ITB yg menolak kehadiran Jokowi, maka undangan AM dan HR dilakukan oleh Gamais.
Saya jadi bertanya-tanya, jika KM ITB melarang Jokowi masuk ke kampus dg alasan politisasi kampus, maka Gamais justru melakukan politisasi masjid, IMO. Mengenaskan memang. Melarang Jokowi lantas mengundang AM dan HR. Kenapa tidak sekalian juga mengundang Jokowi? Apa karena perbedaan pandangan politik? Karena AM dan HR dari kelompok yg 'sama', maka tidak ada masalah utk mengundang mereka?
Pernyataan KM ITB melarang politik masuk kampus rasanya absurd juga, karena KM ITB sendiri sesungguhnya merupakan hasil/produk berpolitik. ;-) Dan ternyata alumni2 ITB (termasuk saya) ikut merecoki kasus ini. Dari pengamatan saya, alumni2 ITB lebih condong 'membela' Jokowi, meski mereka berasal dari partai yg berbeda dg Jokowi. Intinya, mereka juga tidak setuju dg alasan politisasi kampus dan masjid.

Saya berpikir lain...dan saya tuangkan dalam tweet di bawah ini.

Silakan beropini...tapi jika saya tidak setuju, sah2 saja saya tidak approve opini anda. Ini namanya juga politik, hahaha.. :-))

Moral story:

- kalo mau konsisten, semua capres ataupun yg masih balon capres mestinya ditolak masuk kampus. jangan konsisten yg nanggung. ;-)

- politik memang sering membuat buta&pikiran mandeg ;-D