Seorang pemimpin pada akhirnya akan melakukan kesalahan, entah dia ketahui resikonya ataupun karena ketidaktahuannya saat melakukan eksekusi.

Saya, terus terang, salah seorang fans Jokowi karena saya tahu profilnya (meski lewat media) dan apa yg telah dia lakukan selama menjabat Walikota Solo. Kebetulan saya sudah pernah beberapa kali mengunjungi Solo dan saya cukup takjub dg apa yg dimiliki oleh kota Solo.

Karenanya saya merasa wajar jika saya punya harapan (lebih tinggi) pada saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI. Terlebih berpasangan dg Ahok yg saya tahu mempunyai kredibilitas dan track record yg baik (bersih).

Sebulan pertama menjabat sebagai pimpinan DKI Jakarta, pasangan Jokowi-Ahok sudah melakukan banyak gebrakan. Bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak main2 menjadi pemimpin DKI, banyak kegiatan mereka direkam dan diunggah (upload) ke Youtube di account Pemprov DKI. Di sana kita bisa lihat kerja yg telah mereka lakukan (meski masih banyak yg bilang itu pencitraan) dan (barangkali) ikut merasa jengkel dengan pola tingkah para kadis dan pejabat DKI yg kualitas kerjanya ternyata memang 'ndak jelas'.

Ok, kembali ke pokok 'permasalahan'.

Sebagaimana saya tulis di atas, Jokowi baru2 ini menyetujui rencana penerapan plat kendaraan genap ganjil selama hari kerja. Dengan asumsi2 yg telah dihitung dan langkah2 antisipasi utk mencegah hal2 yg tidak diinginkan, saya sebenarnya yakin bahwa Jokowi tidak sembarangan mengambil keputusan ini.

Terlebih langkah ini diberlakukan bulan Maret 2013. Dan hingga waktu itu tiba, Jokowi akan menambah armada Trans Jakarta dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Toh saya tetap punya 'pikiran buruk' mengenai langkah ini.

 Pertama, kemungkinan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Tiap keluarga (barangkali) akan menambah kendaraan dg plat genap/ganjil untuk menyiasati hal ini. Dealer dan sales kendaraan bermotor jelas diuntungkan dan tepuk tangan dengan omset yg akan bertambah. Efeknya jalan akan tetap macet.

Kedua, mental masyarakat Jakarta (termasuk saya, hehehe) masih belum siap untuk pindah ke transportasi umum. Saya pribadi kadangkala mesti pergi ke beberapa tempat dalam sehari itu. Apabila melihat jalur transportasi sekarang, saya merasa sulit utk bisa pergi ke kantor dengan cepat dan mudah (serta tidak berkeringat) serta murah. Saya bayangkan sehari bisa keluar lebih dari Rp 15 ribu hanya utk transportasi. Sementara dg kondisi sekarang, saya hanya keluar Rp 15 ribu/minggu utk Red Banzai. Dg ganjil genap, barangkali saya akan keluar Rp 60 ribu/minggu. Asumsi: 3 hari * Rp 15 ribu utk transportasi umum, Rp 15 ribu utk bahan bakar sepeda motor. Kecuali ada aturan dari kantor kalo platnya ga sesuai boleh ga ngantor, eheheh..
Ketiga, terkait dengan poin 1, saya menduga akan terjadi kolusi dg pihak polisi untuk mendapatkan nomor plat ganjil/genap. Terlepas dari pikiran buruk saya di atas, saya setuju bahwa masyarakat DKI mesti dibimbing bertahap untuk mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Jokowi sendiri mengatakan bahwa dia siap utk dicaci maki jika ada yg protes dg kebijakannya ini. Saya justru melihat bahwa peristiwa ini akan menjadi proses dialektika yg bagus antara Gub DKI dg masyarakat. Diskusi yg sehat dan membangun akan terwujud. Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat DKI akan menyetujui dan mendukung jika tyt Jokowi bisa meyakinkan masyarakat, baik melalui contoh (yg selama ini dia lakukan) maupun dg argumen2 yg memang meyakinkan.

Saya jadi teringat dg Ali Sadikin yg didemo para ulama karena melegalkan judi di Jakarta, sebagai upaya Ali Sadikin untuk mendapatkan dana pembangunan. (lebih kurang) Ali Sadikin mengatakan,"Jika anda2 menyatakan tindakan saya ini haram, maka sebaiknya anda pakai helikopter utk sarana transportasi karena jalanan di Jakarta saya bangun dari uang judi." Tentu saja, barangkali (cih, lagi2 asumsi) Jokowi tidak perlu se-ekstrim ini.

Semoga masa transisi ini bisa berjalan dg mulus. So, mari kita lihat proses ini berjalan.

Moral story:
- salut utk Jokowi yg berani menerapkan aturan ganjil genap. Foke saja tidak berani melakukannya, padahal sudah klaim ahlinya ;-)

- sebagaimana saya tulis di atas, saya yakin Jokowi sudah punya perhitungan dan pertimbangan yg matang utk menerapkan aturan genap ganjil ini. Dia juga berjanji akan mematuhinya. kalo Foke kan...ah, sudahlah ;-)

- keputusan yg dikeluarkan dan disetujui oleh Jokowi mesti diikuti dg dukungan dari masyarakat. walau ada 1000 Jokowi tapi jika tidak didukung masyarakat (dengan mengikuti dan melakukan keputusan yg dikeluarkan) maka tidak ada artinya