Menjelang lebaran, orang2 sudah ramai membicarakan THR (Tunjangan Hari Raya). Sudah menjadi kewajiban bagi para perusahaan yg berlokasi di Indonesia utk memberikan THR, karena sudah ada peraturannya (bisa diambil di sini).

Yang menjadi pertanyaan, berapa besar THR yg 'mestinya' kita terima? Aku kutip dari peraturan tersebut, tertulis:

Pasal 3

(1) Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah.
b. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yakni dengan perhitungan:

(masa kerja/12) * 1 bulan upah

(2) Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah uapah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.


Dengan demikian, jika si A punya gaji THP (Take Home Pay) sebesar Rp 5 juta, dengan rincian gaji pokok Rp 3,5 juta, lalu tunjangan2 kesehatan, transportasi, dan lain2 sebesar Rp 1,5juta, maka THR dia juga sebesar Rp 5 juta...BUKAN sebesar Rp 3,5 juta!

Lalu, ada hal yg menarik. Staf yg berhenti sebelum hari raya juga mendapat THR lho!

Pasal 6

(1) Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR.


Sementara itu, bagi perusahaan yg TIDAK BISA MEMBAYAR THR sesuai dengan ketentuan pemerintah ini, diatur di pasal berikut:

Pasal 7

(1) Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu mebayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan yang terdekat.

(3) Direktur Jenderal Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan menetapkan besarnya jumlah THR, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaaan keuangan perusahaan.

Pasal 8

(1) Bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2), diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.


Jadi, bagaimana THR yg anda terima?

Moral story:
- THR adalah hak staf
- THR sudah diatur pemerintah
- Tidak bisa bayar THR sesuai aturan? Silakan perusahaan melobi kepada pihak/instansi terkait
- Karyawan yg resign bisa dapat THR