Masa jabatan ketua IA ITB yang lama, Laksamana Sukardi, sudah hampir usai. Dalam periode jabatan 2002-2007, aku nyaris tidak mendengar ada suatu langkah/gerakan yang nyata dari beliau. Boro2 untuk mengakomodasi dan membantu para alumninya, untuk mengadakan acara pun, nampaknya nyaris tidak pernah ada.

Terkait dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan LS, dan menuju pemilihan ketua IA ITB yg baru, di milis IA ITB Jakarta muncul nama Dini Mentari, seorang alumni ITB angkatan 1990. Semula mbak Dini ini sekedar bertanya tentang pemilihan ketua IA ITB, namun adanya provokator di milis membuat mbak Dini dicalonkan untuk menjadi Ketua IA ITB.

Aku sendiri setuju dengan ide provokator tersebut:
1. Pilih calon yg independen, tidak terkait dengan parpol manapun
2. Tidak terlibat money politics
3. bla bla bla...

Mbak Dini sendiri punya blog di sini. Dan foto yang ada di blog ini adalah hasil comot dari sana... *sorry mbak, ga minta ijin, langsung main comot, semoga ndak keberatan, ihihih...*

Berikut adalah beberapa karya mbak Dini, berupa buah pena yang dimuat di harian Kompas. *kupipes langsung...harap maklum jika terlalu panjang...*

Kompas Senin, 27 November 2006
Transportasi
RUU Perkeretaapian dan Gerbong Khusus Wanita
Oleh: Dini Mentari

Menarik sekali menyimak berita Kompas (4/11) mengenai masuknya usulan Gerbong Khusus Wanita dalam daftar inventarisasi masalah Pansus Komisi V DPR RI.

Di tengah maraknya diskusi RUU Perkeretaapian mengenai kemungkinan keterlibatan sektor swasta untuk membangun dan mengelola sarana kereta api, masuknya usulan gerbong khusus tersebut dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) menyiratkan kepentingan khusus perempuan terakomodasi dalam kebijakan publik. Juga memperlihatkan makin adanya kepekaan anggota parlemen untuk membuat kebijakan pelayanan publik yang sensitif jender dalam upaya pemenuhan pelayanan publik bagi kaum rentan.

Transportasi publik
Kereta api adalah sarana transportasi publik yang cocok buat kota besar. Cepat dan murah, meski sering kali kualitas layanan yang diberikan tidak memadai, terutama untuk pelayanan kereta api kelas ekonomi yang terlihat dari berjubelnya penumpang saat berangkat dan pulang bekerja dari kota ke wilayah sekitarnya, kondisi kereta api yang kurang memadai, hingga sulitnya mendapat tempat dan ruang yang memadai dalam gerbong sebagaimana seharusnya penumpang diperlakukan.

Padahal, kini, dari 25 juta penduduk komuter di Jakarta, menurut data Departemen Perhubungan, ada 500.000-600.000 orang menggunakan kereta api.

Dalam sarana publik transportasi yang murah, biasanya kaum rentan seperti ibu hamil, lansia, anak-anak, atau difabel paling dirugikan. Berada di gerbong, bagi perempuan pengguna jasa kereta api pada saat jam-jam sibuk sangat tidak menyenangkan. Sering kali terjadi tindak pelecehan seksual oleh laki-laki iseng dengan modus operandi bermacam-macam. Apalagi perempuan hamil, harus ekstra hati-hati menjaga kandungan saat berdesak-desakan.

Bagi perempuan miskin ataupun perempuan yang tempat tinggalnya jauh, di mana kereta menjadi alat transportasi utama, sulit memiliki pilihan lain, mutung tidak menggunakan kereta dan beralih ke sarana transportasi lain.

Sensitif jender
Selama ini, bukan tidak ada upaya dari pihak perkeretaapian memberi keistimewaan kepada keempat pengguna jasa kereta api tersebut (terutama untuk KRL Ekspress). Pengelola kereta api memasang stiker berisi imbauan untuk memberi kesempatan duduk terlebih dahulu kepada mereka. Pernah juga ada gerbong khusus perempuan bagi KRL ekonomi, tetapi tidak efektif dalam pelaksanaannya sebab tidak dipersiapkan informasi penggunaannya. Akibatnya, walaupun ada tulisan Gerbong Khusus Wanita, tetapi tetap digunakan oleh semua orang.

Membicarakan RUU ini sangat menarik, terutama kaitannya dengan penyediaan pelayanan publik yang sejatinya ditujukan bagi seluruh warga. Warga berhak mendapat akses terhadap pelayanan yang mudah, nyaman, dan aman. Usulan adanya gerbong khusus perempuan memiliki arti penting karena selama ini jarang terdapat kebijakan layanan publik yang sensitif jender. Kebijakan layanan publik yang sensitif jender lebih untuk menyetarakan peluang, kesempatan, dan fasilitas antara laki-laki dan perempuan.

Terdistorsi
Dalam RUU Perkeretaapian ini, memang usulan gerbong khusus perempuan isunya bisa terdistorsi, yaitu bukan kebijakan responsif jender yang menjamin perempuan terbebas dari kemungkinan pelecehan seksual, tetapi lebih mengarah pada pelayanan publik yang "terpisah", ada pelayanan khusus untuk laki-laki serta perempuan, ada gerbong khusus untuk laki-laki dan perempuan. Akibatnya, sering muncul cibiran perempuan meminta perlakuan istimewa.

Menurut penulis, di sini isunya bukan mengedepankan perempuan, tetapi memberi kesempatan yang sama nyamannya bagi perempuan dan laki-laki untuk beraktivitas. Meski sama berdesak-desakan, tetapi terhindar dari pelecehan seksual yang kerap terjadi.

Penulis berharap, kepedulian ini juga diperluas menjadi pemenuhan kenyamanan bagi kelompok rentan lain dengan menggunakan standar pelayanan minimal. Dasar pemikirannya bukan menganggap perempuan lemah, tetapi perempuan yang memiliki kepentingan untuk tidak dilecehkan atau dalam masa hamil tetap dapat menikmati haknya setara dengan warga lainnya dalam mengakses sarana transportasi publik.

Inisiatif kebijakan yang responsif jender ini diharapkan juga menyentuh kebijakan layanan publik lain, misalnya, transportasi publik seperti bus kota, pelayanan ketersediaan air bersih, serta kesehatan. Mungkin pengaturannya tidak setingkat undang-undang, tetapi mengikat penyedia jasa layanan publik.

Implementasi kebijakan itu dan akses yang lebih baik bagi masyarakat secara umum juga tidak kalah penting.

Meski tidak sepenting undang-undang KDRT, bagi perempuan, ini merupakan langkah awal agar pelayanan publik yang diberikan lebih baik serta lebih responsif jender.

Diharapkan, kelompok perempuan juga aktif memberi masukan bagi standar pelayanan publik untuk mendapatkan akses penyediaan sarana pelayanan publik yang lebih baik.

(Dini Mentari, Penulis Masalah Jender dan Tata Pemerintahan)

***

Kompas Senin, 09 Februari 2004
Refleksi Kuota 30 Persen
Oleh Dini Mentari

DAFTAR calon anggota legislatif (caleg) memperlihatkan banyak perempuan ditaruh di nomor tidak jadi atau di daerah yang bukan merupakan basis partainya. Beban bertambah ketika perempuan-perempuan "jempolan" disimpan di nomor urut yang sama oleh partai-partai yang diunggulkan menang di daerah tersebut sehingga secara kuantitatif target pemenuhan keterwakilan 30 persen, sulit terlaksana.

Padahal keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, penting untuk mendorong muncul dan diperjuangkannya isu-isu perempuan di legislatif. Keterwakilan tersebut, meski kontroversial, penting diupayakan sebagai hak perempuan terlibat dalam politik Indonesia.

Hadirnya kebijakan berupa Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 yang dalam Pasal 65 Ayat 1 menganjurkan partai politik (parpol) mencalonkan 30 persen perempuan sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan, belum dapat terlaksana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hampir semua partai tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan di daerah pemilihan.

Ada dua hal yang menyebabkan keterwakilan ini belum terlaksana pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Pertama, para calon legislatif perempuan kurang siap merespons peluang ini. Peluang datang hanya satu tahun (Februari 2003, saat pengesahan UU Pemilu) sebelum pemilu dilaksanakan. Peningkatan kapasitas politik formal dalam waktu singkat ini, menyulitkan perempuan untuk menerobos ruang-ruang yang telah lama "dihuni" anggota atau calon legislatif laki-laki.

Sebab kedua adalah opini anggota partai politik yang tidak utuh memahami urgensi keterlibatan perempuan terlibat di parlemen. Perempuan digambarkan ingin mendapatkan jatah "kursi" tanpa usaha. Isu kuota yang seolah-olah mendokotomikan permasalahan perempuan dan laki-laki menjadikan resistensi dari caleg laki-laki terutama yang nomor urutnya tersingkirkan.

Mungkin yang harus mengemuka sebagai opini adalah dalam tata pemerintahan yang baik (good governance) setiap warga negara termasuk perempuan sebagai salah satu stakeholder berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama yang menyangkut kepentingannya sebagai warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian caleg laki-laki dengan penuh kesadaran memberikan kursinya agar perempuan dapat terlibat dalam politik Indonesia dan menghasilkan kebijakan yang menyuarakan kepentingan seluruh warga negara.

Kesuksesan
Meski kemungkinan besar keterwakilan perempuan belum terpenuhi pada Pemilu 2004, desakan-desakan keras dari aktivis perempuan dalam waktu satu tahun ini perlu diacungi dua jempol. Para aktivis telah membangun opini publik mengenai keterwakilan perempuan sangat intensif, menjadikan wacana ini sesuatu yang harus diperhitungkan oleh partai politik.

Bantuan KPU yang "mengancam" tidak akan menyeleksi parpol yang tidak mengajukan 30 persen calon dari perempuan, menjadi dorongan kuat kepada parpol untuk memasukkan perempuan ke daftar calegnya. Bunyi UU Pemilu 2003 yang bersifat anjuran berhasil menjadi opini publik sebagai keharusan.

Desakan ini telah membuka suatu kesadaran baru di kalangan partai politik maupun di kalangan perempuan mengenai keterwakilan perempuan. Selama ini caleg parpol selalu didominasi oleh laki-laki. Kini perempuan bisa masuk meski di urutan "jadi caleg" alias kemungkinan terpilih kecil.

Pengalaman politik ini sangat baik untuk membuka mata perempuan. Pengalaman berpartisipasi mengurus perlengkapan jadi caleg, pengetahuan mengenai aturan pemilu, membawa bahan kampanye, melakukan pemetaan kekuatan-kekuatan lokal serta pengetahuan cara-cara menjadi caleg adalah pengalaman baru yang berharga bagi perempuan untuk terjun di arena politik.

Kesuksesan lainnya yang dicapai adalah meningkatnya kualitas kesadaran caleg perempuan mengenai agenda perempuan Indonesia. Terutama untuk mendapatkan simpati dari perempuan pemilih agar memilih perempuan caleg.

Agenda selanjutnya
Masih belum cukupnya keterwakilan harus dianggap oleh para perempuan caleg sebagai tantangan jangka panjang. Tahun 2009 dan 2014 akan menjadi pertaruhan. Harus disadari pembukaan partisipasi politik melalui cara kuota ini di negara mana pun, menuai diskusi yang panjang.

Dalam waktu pendek, hasilnya belum akan terlihat. Namun, dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya kapasitas politik perempuan caleg dan peningkatan kesadaran perempuan pemilih, hasil kuota akan memperlihatkan hasil yang cukup signifikan.

Selanjutnya, setelah perjuangan memenuhi kuota ini dilakukan, gerakan perempuan hendaknya kembali ke tujuan awal kuota, yakni memperjuangkan penyelesaian permasalahan kepentingan-kepentingan perempuan, kaum miskin, dan kaum marjinal melalui kebijakan. Baik bagi perempuan caleg maupun laki-laki. Terutama yang berhubungan dengan kepentingan perempuan di tingkat lokal, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, harus diperjuangkan. Juga dilakukan pemantauan secara ketat.

Untuk itu, setelah usaha para perempuan caleg hampir usai, kini tiba giliran peran perempuan pemilih mendesak caleg (laki-laki maupun perempuan) dengan melakukan tekanan politik dan moral. Tekanan politik berupa kontrak politik caleg dengan perempuan pemilih dalam kurun waktu lima tahun ke depan mengenai penyelesaian permasalahan kepentingan perempuan di parlemen nantinya. Bila mereka tidak dapat memenuhi janji kepada pemilihnya, anggota legislatif tersebut akan dinisbahkan sebagai politisi busuk yang ingkar janji dan tidak dipilih pada pemilu mendatang.

(Dini Mentari Peneliti pada Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro))