MA (Mahkamah Agung) Menangkan kasus sebuah PT. Fiktif

Saya hanyalah member guyon-yook dan WNI yg bersimpati dgn saudara-2 yg tertimpa masalah ini. Silakan di forward, kalau berkenan. Cara apalagi yg bisa kita lakukan utk melawan "musuh-2" bgini.....

Hormat saya,
Hendra

---

MA, Menangkan kasus sebuah PT. Fiktif !!!

PT tersebut adalah PT Portanigra. Sebuah perusahaan developer yang baru saja dimenangkan kasusnya melawan H. Juhri bin Haji Geni, Muhammad Yatim Tugono dan Yahya bin Haji Geni selaku termohon eksekusi.

Dahulu kala Juhri dan Perusahaan ini dikabarkan pernah bersengketa tanah sekitar dua puluh tahun yang lalu. Namun seiring waktu berlalu, seharusnya kasus sengketa tersebut sudah tidak berarti bagi hukum.

Karena pemerintah sudah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik yang adalah produk hukum dan dinyatakan oleh Undang- Undang Agraria sebagai bukti kepemilikan tertinggi atas suatu tanah.

Namun entahlah apa yang membuat MA seperti kesurupan, habis- habisan membela PT. Portanigra. Hasil putusan MA itu mengharuskan eksekusi tanah seluas 78 hektar di daerah Meruya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Putusan tersebut juga akan mengorbankan 21,760 warga atau 5,563 Kepala Keluarga ( KK ). Padahal warga Meruya Selatan keseluruhannya memiliki surat- surat lengkap kepemilikan tanah dan tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka bukanlah penduduk sebuah pemukiman liar yang membangun rumah kayu di pinggir jalan.

Hal ini juga membuktikan betapa kebobrokan hukum di negeri ini, ketika untuk yang pertama kalinya MA memenangkan kasus sebuah PT. Yang bermodalkan sebuah girik dan kuitansi terhadap puluhan ribu warga yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, IMB dan membayar pajak PBB selama bertahun- tahun mendiami tanah tersebut.

Kecurigaan kemudian merujuk kepada PT. Idola Tunggal. Setelah saya memeriksa nomor telepon PT. Portanigra. Sebagai sebuah perusahaan developer real estate yang mampu membeli tanah seluas 78 hektar tentunya bukan perusahaan sembarangan. Pastilah perusahaan besar dengan modalyang kuat. Perusahaan developer sebesar itu paling tidak memiliki alamat kantor lengkap, nomor telepon, tempat para klien, perusahaan marketing , agen , dan para supplier untuk bisa menghubungi mereka dengan mudah.

Keanehan muncul ketika PT Portanigra tidak terdaftar di Yellowpages Indonesia !!! Kemudian saya periksa di 108 untuk PT. Portanigra. 108 memberikan saya nomor berikut ini : (021) 5482072 dan 5300310. Yang setelah ditelepon ternyata mereka mengaku bernama PT. Idola Tunggal, bukan PT. Portanigra. PT. Idola Tunggal tersebut beralamat di jl. S. Parman kav 67, Office Park Slipi, Jakarta.

Kemudian saya memeriksa alamat PT. Portanigra. Bahkan Alamat berikut adalah alamat yang tercantum dalam putusan MA tersebut : " Blok E 10 Duta Merlin, Gajahmada. Setelah saya mendatangi kantor tersebut dan bertanya- tanya, alamat tersebut ternyata ditempati oleh PT. Adi Bumi Jaya, sebuah perusahaan kontraktor, bukan PT. Portanigra. Bahkan PT Adi Bumi Jaya sudah menempati kantor tersebut sejak tahun 2000 dan sama sekali tidak tahu menahu tentang sebuah perusahaan yang bernama Portanigra.

Fakta yang terakhir adalah yang paling mutlak bahwa PT. Portanigra adalah sebuah perusahaan fiktif adalah setelah saya memeriksa ke data kantor pajak seluruh Jakarta. Ternyata PT. Portanigra tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Atau tidak memiliki NPWP !!!

Lalu bagaimana bisa Mahkamah Agung yang seharusnya institusi yang paling faham soal hukum bisa memenangkan sebuah perusahaan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak ? Dan bagaimana bisa Mahkamah Agung memenangkan sebuah Perusahaan yang hanya memiliki lembaran girik dan kwitansi pembelian tanah terhadap puluhan ribu warga yang jelas- jelas memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), IMB dan membayar Pajak PBB ? Jawabnya hanya TUHAN yang tahu. Yang jelas dibalik ini adalah permainan kekuasaan yang berada dibalik sebuah lembaga Mahkamah Agung.

Kami warga Meruya Selatan berjuang sebaik mungkin dan berlindung kepada TUHAN YANG MAHA KUASA. Dan jika mereka hendak berbuat makar, saya tetap yakin makar TUHAN adalah yang paling kuat. Kejahatan akan selalu berbalik kepada pelaku kejahatan.

Berikut adalah daerah yang akan terkena penggusuran MA pada tanggal 21 Mei. Dan jika mereka membantah dan mengatakan." kami hanya akan menggusur yang ini, jangan percaya !!!". Tujuan dan rencana mereka sudah pasti untuk memecah belah warga Meruya Selatan agar terpecah belah.

Perumahan warga yang terancam eksekusi : perumahan DPR 3, komplek Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ), Komplek unilever, perumahan karyawan Walikota Jakbar, Kavling DKI Meruya, Meruya Residence (ini yang direncanakan pertama2 bakal digusur) , Taman Kebon Jeruk, Perumahan Mawar, Kavling BRI, Grand Villa.

Selain perumahan warga juga yang akan terkena eksekusi adalah menara stasiun televisi ANTEVE, menara stasiun televisi LATIVI, sebidang tanah milik stasiun televisi METRO TEVE dan gedung Cek dan Ricek.

Saya juga adalah salah seorang warga Meruya Selatan yang akan bernasib sama,

Hasan Al Banna

Saya bisa dihubungi di 021-71432135

Semua informasi yang saya paparkan di surat ini adalah dengan sebenar-benarnya. Bahkan saya memohon kepada pihak - pihak yang berwenang dan terkait untuk menelusuri dan memeriksa informasi yang saya himpun diatas. Silahkan Periksa Kebenarannya.

Bagi anda yang sudah menerima surat ini, kami mengharap simpati untuk perjuangan kami dengan meneruskan surat ini kepada siapapun yang anda kenal sebanyak-banyaknya. Terima kasih.

+++

Halo,

Kita dengar di surat kabar ada sengketa tanah di Meruya. Konon ada PT. Portanigra yang membeli tanah itu dari orang bernama Haji Jusri seharga Rp. 300 rupiah per meter persegi.

Jusri kemudian menjual tanah yang sama, dengan instruksi camat, ke berbagai pihak lain dengan harga Rp. 200 rupiah per meter persegi. Ini sekitar tahun 1970.

Lalu PT ini kemudian menuntut kalau tanah itu milik mereka.

Tapi dia menuntutnya tidak cepat cepat. Masalahnya sudah ada sejak tahun 1974, tapi mereka menuntut mulai tahun 1984. Meskipun kalah bolak balik di pengadilan negri dan pengadilan tinggi, akhirnya PT ini menang di pengadilan MA tanggal 1997.

Tahun 2007 kemudian turun surat eksekusi.

Antara tahun 1974 dan tahun 2007 tanah itu sudah berpindah tangan beberapa kali. Sudah ada 5300 kepala keluarga di situ. Mayoritas keluarga di situ sudah memiliki SERTIFIKAT TANAH. Sampai saat ini, saya tidak tahu apakah PT. Portanigra memiliki surat girik atau malah tidak ada sama sekali. Menurut http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=293419&kat_id=286 PT ini mengantongi hak tanah saja tidak. Mereka hanya mengantongi kuitansi sudah membayar untuk tanah.

Gubernur Sutiyoso di http://www.beritajakarta.com/english/NewsView.asp?ID=6199 berjanji akan melindungi kepentingan warga. Gubernur juga menegaskan bahwa dia tidak pernah mengirim polisi untuk mengeksekusi tanah. Sekarang ini saya dengar ada beberapa tanah kosong yang sudah dipasangi pagar.

Ini sebetulnya bisa jadi ilegal. Di dalam negara hukum yang berhak melakukan tindak kekerasan diluar bela diri hanyalah aparat yang berwenang. Itu seharusnya termasuk merebut tanah orang. Pagar yang sudah dipatok oleh PT. Portanigra ini bisa jadi sah untuk dicabut kembali oleh warga pemilik tanah. Lagi pula, proses hukumnya belum selesai. Gubernur Sutiyoso sendiri dan banyak anggota DPRD sekarang masih mengajukan gugatan ulang. Masak sertifikat kalah dengan girik. Ini girik saja tidak punya. Kepastian hukum tanah kita bagaimana?

Akan tetapi PT. Portanigra ini tidak mau menyerah.

Pengacara PT. Portanigra bilang kalau mereka "hanya" akan mengeksekusi tanah kosong yang sertifikatnya dibuat sesudah 1997 terlebih dahulu dan kemudian berkompromi dengan yang lain. Banyak orang karena tanahnya tidak kosong dan sertifikatnya dibuat sebelum 1997 memilih untuk diam, tidak meributkan masalah . Ini akan amat berbahaya. Menurut saya ini taktik pecah belah.

Meskipun tanah yang dimiliki tidak kosong dan meskipun sertifikat yang dimiliki dibuat sebelum 1997, pemilik tetap harus bersatu membela orang orang yang akan dieksekusi. Apabila eksekusi tanah berhasil, nanti PT tersebut pasti akan berusaha merebut tanah tanah yang lainnya. Pada saat itu orang yang tanahnya sudah tereksekusi sudah tidak bisa menolong lagi. Ini akan melemahkan posisi pemilik tanah yang lain waktu "kompromi". Lagipula pemilik tanah yang lain membeli dengan harga pasar. Mengapa harus membayar lagi ke PT. Portanigra. Apabila sebelum warga membeli sudah ada masalah ya itu masalah antara PT. Portanigra dan Haji Jusri. Tidak ada sangkut pautnya dengan warga yang sekarang.

Lagi pula, seluruh pemilik sertifikat tanah yang sudah ada sekarang sudah membayar tanah tersebut dengan harga pasar yang adil dan sudah mendapatkan sertifikat secara sah. Apabila orang sudah mengantungi sertifikat tanah masih bisa juga direbut tanahnya karena kasus 30 tahun silam, harga tanah di seluruh Indonesia bisa turun. Ini akan membawa konsekuensi jelek dari seluruh pemilik tanah di Indonesia.

Apabila betul ada penipuan antara H. Jusri dan PT. Portanigra, sesuatu yang saya sendiri tidak tahu jelasnya, ya seharusnya itu urusan PT. Portanigra dengan H. Jusri. PT. Portanigra bisa menuntut Jusri untuk mengembalikan Rp. 300/ meter persegi yang dikeluarkannya dulu misalnya, sesudah memperhitungkan bunga bank. Apabila bunga bank 16% per tahun (waktu jaman Suharto), maka sesudah 30 tahun, 300 rupiah itu sudah Rp. 25,000.00. Belum lagi apabila kita memperhitungkan bunga bank waktu krisis ekonomi tahun 1998 yang bisa 100%. Saya kira uang 300 rupiah 30 tahun lalu harganya mungkin sudah tidak terlalu jauh lagi dari harga tanah per meter persegi yang sekarang.

Yang pasti, warga yang sudah memiliki sertifikat dan sudah membeli tanah dengan harga pasar tidak boleh dirugikan. Apabila orang yang sudah memiliki sertifikat masih bisa juga dirampas haknya di negeri ini, kredibilitas pemerintah akan turun drastis.

Kita harus bersatu. Forum tentang masalah ini sudah tersedia di http://indorealestates.com/index.php/topic,59.0.html . Tolong sumbangkan saran, opini, dan dukungan anda di forum tersebut supaya kita bisa menyatukan pendapat. Tolong sebarkan ini ke sebanyak mungkin orang Indonesia. Ini negara kita. Ini urusan kita.