Politik 'Minyak dan Perang' Bush

Oleh :
Darmansyah Asmoerie
Konsultan Ekonomi Senior, Direktur PT Darmania Group

Jika anda berjalan-jalan di Manhattan, New York, mata anda niscaya akan terbelalak melihat sebuah baliho yang dipasang di sebuah gedung tinggi di perempatan jalan. Isi baliho itu: US Sale! Who Wants to Buy?

Sebagian besar orang niscaya akan terkejut: Kenapa Amerika diobral? Siapa mau beli? Memangnya AS butuh uang? Atau, Gedung Putih dan Capitol Hill (DPR AS) sudah frustrasi mencari uang untuk membiayai operasional pemerintah AS? Bermacam-macam pertanyaan mungkin akan muncul di benak orang yang selama ini menganggap bahwa AS adalah negara kaya raya dan tidak membutuhkan negara lain. Dengan konsumsi energi per kapita terbesar di dunia dan anggaran militer terbesar di dunia, AS mestinya adalah sebuah negara makmur yang kaya raya. Gambaran seperti itulah yang agaknya sering muncul dalam benak kita yang silau melihat nama besar AS.

Tapi, betulkah gambaran tersebut? Ternyata tidak --malah jauh dari kondisi yang sebenarnya. Sebuah buku kecil yang diterbitkan koran USA Today, misalnya, menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 8.000 perusahaan AS telah dijual ke pihak lain di luar AS (negara asing), dengan total nilai lebih dari 1,2 triliun dolar AS.

Jika kita pehobi film Hollywood atau kendaraan bermerk asal AS seperti Ford dan Chevrolet --jangan salah-- semua perusahaan besar tersebut kini bukan milik AS lagi. Di samping Hollywood, hampir semua perusahaan hiburan di AS yang omzetnya ratusan milaar dolar AS per tahun, sekarang sudah menjadi milik Sony Corporation, Jepang. Begitu pula perusahaan-perusahaan otomotif dan komputer AS, kini sudah berpindah tangan ke pihak asing. Belum lama ini, misalnya, perusahaan komputer Cina telah membeli perusahaan komputer terbesar di AS. Lalu, dengan jaringan distribusinya yang luas, Cina pun memproduksi komputer murah Lenovo, yang kini beredar luas di Indonesia dan harganya sangat kompetitif.

Di pihak lain, banyak perusahaan AS gulung tikar karena inefisiensi dan buruh mahal. Tiap tahun, akibat inefisiensi struktural (harga tidak kompetitif, buruh mahal, buruh kurang produktif, dan lain-lain) perusahaan-perusahaan di AS menerima beban kerugian 30 persen di banding perusahaan sejenis di Asia. Kondisi tersebut makin tahun makin parah karena rakyat AS lebih suka mengonsumsi produk impor yang harganya lebih murah dan lebih berkualitas dibanding produk buatan AS sendiri. Saat ini, misalnya, seperempat dari income penduduk AS dipakai untuk membeli barang-barang impor, mulai makanan dan minuman kaleng, mainan anak-anak, boneka, baju, sepatu, komputer, dan lain-lain yang jumlanya lebih dari 200 macam item.

Dalam perdagangan luar negeri, AS juga menanggung defisit yang amat besar. Tahun 2005, misalnya, defisit perdagangan AS dengan negara-negara lain di dunia mencapai 723 miliar dolar AS. Ini berarti, AS harus 'mensubsidi' negara-negara counterpart dagangnya sebesar 1,4 juta dolar AS per menit. Sementara tiap tahun, tiap penduduk AS menghabiskan sedikitnya 2.400 dolar AS untuk membeli barang-barang impor seperti baju, sepatu, mobil, komputer, dan lain-lain (US Census 2005). Tidak heran jika US Bureau of Labor Statistics menyatakan, dalam lima tahun terakhir, tiga juta pekerjaan yang berupah tinggi lenyap di AS. Hal ini sejalan dengan makin hilangnya pekerjaan bergaji besar di industri-industri AS.

Ironisnya, perusahaan asing di industri canggih AS makin banyak. Saat ini, lebih dari 20 persen perusahaan-perusahaan manufaktur AS yang berorientasi ekspor sudah dimiliki pengusaha-pengusaha asing seperti Jepang, Jerman, dan Cina.

Pemerintah federal AS pun menanggung utang yang amat besar --lebih dari 8 triliun dolar AS. Senat AS bahkan telah menambah batas utang pemerintah federal menjadi 9 triliun dolar AS, atau sama dengan 70 persen gros GDP-nya (baca: bandingkan dengan Indonesia yang saat ini utang luar negerinya sebesar 30 persen dari GPD atau sekitar 120 miliar dolar AS). Negara-negara lain, khususnya Jepang dan negara kaya Timur Tengah, saat ini mengontrol 47 persen defisit keuangan pemerintah federal AS. Sementara utang-utang barunya sepenuhnya atau 100 persen tergantung dari luar negeri.

Minyak dan perang
Dengan melihat latar belakang seperti itu, kita bisa mengerti mengapa AS saat ini sangat ekspansif? Salah satu penopang ekonomi terbesar AS saat ini adalah minyak dari Timur Tengah. Negara-negara Teluk yang saat ini memproduksi hampir 70 persen kebutuhan minyak dunia adalah 'sumber keuangan' AS. Saat ini, misalnya, lebih dari 70 persen perusahaan minyak AS beroperasi di Teluk.

ExxonMobil, salah satu perusahan minyak dan gas terbesar di AS, kini menjadi perusahaan migas terbesar di dunia. Dan Exxon adalah salah satu kontributor keuangan (melalui pajak) untuk pemerintah federal di Washington. Itulah sebabnya, kenapa Menlu AS, Condoleezza Rice, sampai datang ke Jakarta, beberapa bulan lalu, untuk menekan pemerintah Indonesia agar menunjuk ExxonMobil sebagai operator blok minyak Cepu.

Kita tidak tahu, apa agenda Bush dalam peretemuannya dengan SBY di Bogor nanti. Tapi bisa diduga, menyangkut kepentingan ekonomi migas. Salah satunya, yang kini tengah dalam negosiasi, adalah eksplorasi cadangan gas di Natuna. Cadangan gas di Natuna disebut-sebut amat besar dan ExxonMobil maunya mendapat kompensasi yang jauh lebih besar ketimbang tawaran pemerintah Indonesia. Alasannya, gas produksi Natuna biaya eksplorasinya amat mahal dan kualitasnya buruk. Betulkah alasan tersebut? Pemerintah sebaiknya tidak percaya begitu saja.

Kembali ke Timur Tengah. Kenapa Israel tetap dipelihara AS? Karena Israel bisa menjadi 'faktor' instabilitas kawasan Teluk. Keberadaan Israel ini akan menguntungkan AS, khususnya dari kondisi instabilitas Timur Tengah yang kaya minyak. Dengan alasan melindungi Israel dari serangan teroris, AS akan gampang saja menyerang negara-negara Timur Tengah yang dituduh Bush menjadi basis teroris. Setelah menyerang sebuah negara Timur Tengah, tentunya tentara AS akan menghancur-leburkan sarana dan prasarana negeri itu. Kenapa demikian? Sekali lagi, itu adalah motif ekonomi.

Di Irak, misalnya. Hanya sepekan setelah perang selesai, perusahaan-perusahaan konstruksi AS langsung mendapat order dari Washington untuk membangun kembali Irak. Perusahaan-perusahan konstruksi AS, khususnya Halliburton yang sebagian sahamnya dimiliki keluarga Bush, langsung mendapat proyek miliaran dolar AS untuk rekonstruksi Irak. Uangnya dari mana? Dari pampasan perang Irak. Uang minyak Irak pun dihabiskan untuk membangun infrastruktur yang telah dihancurkan AS sendiri dengan biaya yang amat mahal, tiga sampai empat kali lipat, jika dikerjakan perusahaan lokal. Uang minyak Irak juga dipakai untuk membiayai tentara AS yang kini bercokol di sana.

Dari gambaran itu, istilah pampasan perang Irak adalah suatu logika yang aneh karena Irak tak pernah mengajak perang kepada AS. Akhirnya, kita tahu, migas dan perang adalah sumber ekonomi' AS. Ekspansionisme AS - khususnya dalam mengawal perusahaan minyaknya di luar negeri dan menggertak negara-negara kecil dengan militernya - sebetulnya tak lebih merupakan strategi AS untuk men-survive-kan perekonomiannya.

Fakta Angka
8.000 unit
Perusahaan AS yang dijual ke negara lain dalam 10 tahun terakhir.
8 triliun dolar AS
Utang AS kepada negara lain.
20 persen
Perusahaan manufaktur AS yang berorientasi ekspor sudah dimiliki asing.