Sebuah pilihan jalan keluar (entah apakah jalan keluar alternatif atau kepepet?tongue) dari pemerintah telah diajukan, terkait dg distribusi, kongkalingkong, dan segala tetek bengek yg terkait dg buku pelajaran. Jalan keluar yg gw maksud adalah 'menyuruh' para siswa untuk mengunduh (en: download) sendiri buku pelajaran yg telah disediakan di internet.

Sekilas, ini merupakan sebuah jalan keluar yg baik dari pemerintah, karena gw sendiri melihat pemerintah sudah cukup pusing dengan urusan buku pelajaran yg selalu 'tidak jelas' (tiap tahun ajaran baru). Tapi, apa benar ini jalan keluar yg baik? Let's analyzewinking

Dari sisi pemerintah jelas diuntungkan. Meski awalnya mungkin pemerintah kerepotan dalam membeli hak cipta buku2 pelajaran tersebut (di koran Tempo disebutkan anggaran yg disiapkan untuk membeli hak cipta buku berkisar Rp 10-20 miliar), tapi begitu pemerintah menyimpan 'softcopy' buku tersebut di server (yg itu berarti buku2 tersebut siap diunduh) maka 'lepas tangan'lah pemerintah. ENAK BENERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR....feeling beat up

Pemerintah sendiri beralasan bahwa pengunduhan akan mudah dilakukan di warnet2 dan secara ekonomis akan lebih murah. Ah, apa benerrrrr...???

Kita bahas...
1. Penetrasi internet di Indonesia masih jauh dari 'mumpuni'. Meskipun Telkom telah mengiklankan secara gencar produk Telkomnet, gw masih melihat ada kendalanya, yakni JARINGAN TELPON YG TIDAK MEMADAI. Warnet? Ah, pemerintah sendiri bersikap 1/2 hati dalam 'membesarkan' dan memperlakukan warnet. Silakan kontak JMS untuk keterangan lebih detail.big grin

2. Pemakaian internet di Indonesia masih berkisar ke 'content' porno. Errrr...gw belum sempat muat artikel tentang pornografi, warnet dan pelajar (artikelnya masih dianggurin), tapi untuk hal ini gw melihat ada 2 sisi 'mata pedang'. Di satu sisi, pemerintah ingin memasyarakatkan internet (terutama ke generasi muda), di sisi lain pengaruh negatif internet masih terasa lebih besar. Alih-alih mengunduh buku pelajaran, mereka malah mengunduh file-file .3gp, xixiixi..hee heedevil So, pemerintah mesti memikirkan juga 2 mata pedang ini, terutama ekses negatifnya.

3. Ketersediaan komputer yg juga masih minim. Ini terkait juga dg poin 1, meski di bidang yg (agak) berbeda. Meski harga komputer sudah cenderung lebih murah, katakanlah dg 1,5 juta - 2,5 juta sudah bisa didapatkan komputer P4 lengkap dg multimedia, namun masih banyak orang tua yg lebih mementingkan perut dibandingkan komputer. Ya ini tidak bisa dibantah. Pemberian komputer ke sekolah, gw rasa juga tidak cukup membantu. Katakan 1 sekolah dapat 10 komputer, sementara muridnya ada 200. Gimana cara ngatur belajarnya? Sementara file2 buku pelajaran hanya bisa dibuka di komputer. Disuruh beli PDA? Plis deh ah, realistik dikit napa seeehhh?? laughing

4. Cetak buku yg diunduh. Dari sekian solusi yg kepikir (maklum, gw nulis artikel ini di sela2 kerja di client, jadi ga bisa mikir cukup dalam...sebenarnya ini alasan aza sih...xixixi..tongue), gw rasa ini yg rada2 realistis (meski bolong2nya lumayan). Hanya saja jika solusi ini yg dibidik oleh pemerintah, maka pencetakan buku ini mesti dilakukan oleh sekolah dan TIDAK BOLEH DIBISNISKAN (meski kemungkinannya kecil...karena sekolah sudah menjadi ajang bisnissad). Masalah lainnya, 'mark up' dari pihak sekolah terhadap biaya pencetakan buku pelajaran yg diunduh ini. Jadi, meski 'realistis', tapi ribetnya juga paling banyakat wits' end!nailbiting.

5. (nyontek dari koran Tempo) Fotokopi buku. Itung2annya 'realistis' juga...Biaya fotokopi sekarang Rp 50 per halaman, atau Rp 70 per lembar. Jika 1 buku pelajaran, katakan terdiri dari 200 halaman (100 lembar, termasuk kata pengantar dst dst) maka biaya yg dikeluarkan untuk tiap buku 'hanya' Rp 7000. Jika dibandingkan dg harga buku (dg ketebalan yg sama) yg berkisar lebih dari Rp 12 ribu, memang ada program 'penghematan' Rp 5000 per buku. Hanya saja, solusi fotokopi ini akan terkait dengan hak cipta dan keuntungan penerbit. Alih2 murid sekolah bisa berhemat, para penerbit malah mogok menerbitkan buku karena keuntungan mereka berkurang akibat derasnya tindakan fotokopi buku2 terbitan mereka.shame on you

Jadi, apa solusinya nich? Wah, jangan tanya gw deh...gw ga punya kompetensi untuk menjawab ini. Tapi, opini (bukan solusi lho) gw sih simpel saja. JANGAN GAMPANG GANTI KURIKULUM ATAU BUKU PELAJARAN!!!big grin

Gw sendiri inget, jaman gw SD SMP, gw masih bisa pake buku dari sodara2 sepupu gw (yg lebih tua), karena materinya masih sama, dan kurikulumnya tidak cepat berganti. Sebagai contoh, seinget gw buku yg diterbitkan berdasar KURIKULUM 1975 masih bisa dipakai di tahun 1981!!! Buku matematikanya warna coklat, gambar depannya muka orang senyum *d'oh, nostalgia lagi...mesti bongkar2 gudang nich...ntar kalo ada diskrinsut deh...d'ohtongue*

Oya, sekedar informasi, baik dari koran, internet maupun dari temen2 gw, mereka mengeluarkan biaya buku pelajaran berkisar Rp 100ribu - Rp 1,5juta tiap tahun ajaran baru. Emang sih, ini tergantung dari sekolah anak tersebut dan jumlah anaknya yg sekolah, tapi kebayang lah besarnya biaya pendidikan yg mesti dikeluarkan oleh orang tua, untuk menjadikan anaknya pinter.

Ini baru di tingkat SD, belum SMP, SMA dan kuliah....bakal lebih bengkak lagi biayanya.crying

NAMPAKNYA ORANG MISKIN EMANG DILARANG SEKOLAH....!!!phbbbbtat wits' end!frustratedfeeling beat up