Lagi2 ibu menteri kesehatan mengeluarkan ke(tidak)bijakan yang tidak populer. Sekitar 2-3 bulan lalu, ke(tidak)bijakannya berupa pernyataan bahwa flu burung, polio, dan demam berdarah tidak perlu dikhawatirkan, sehingga tidak diperlukan kondisi luar biasa (KLB), padahal penyakit2 tersebut telah merenggut sekian banyak nyawa. Apakah pernyataan KLB tidak perlu karena anggota bu menteri tidak terjangkit penyakit tersebut? Entahlah...

Kali ini ke(tidak)bijakan bu menteri adalah 'ngajak ngesang' (ngajak ribut) Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan). Di beberapa media, cetak dan elektronik, telah ditayangkan 'keributan' ini. Jika gw ga salah baca + tangkap, cekcok ini dimulai dg dikeluarkannya daftar bahan makanan yg mengandung formalin dan boraks, menyusul ditemukannya bahan2 makanan yg mengandung zat2 yang berbahaya tersebut.

Bu menteri ngotot bahwa Badan POM tidak berwenang mengeluarkan daftar tersebut. Di sisi lain, Badan POM punya tanggung jawab moril terhadap masyarakat, karena daftar makanan (menurut gw) masih merupakan tanggung jawab Badan POM (yang terkait dg makanan...op kors). Ngototnya bu menteri dikarenakan (versi beliau) Badan POM tidak berkonsultasi dg Depkes.

Padahal, di sisi lain, gw lihat depkes sendiri terkesan pasif. Sudah cukup banyak urusan depkes yang (menurut gw) masih belum kelar, terutama yg berkaitan dg perubahan status beberapa rumah sakit, yang efek sampingnya naiknya biaya berobat. Dengan kata lain, masih menurut gw, depkes telah ikut 'berpartisipasi' menghapus rakyat miskin, dg menaikkan harga obat, sehingga rakyat miskin yang sakit tidak bisa membeli...dan mati. (tuh, kan...rakyat miskinnya berkurang...hiks...)

Ealaaahhh....di sebuah artikel media ditulis bahwa 'sebenarnya' ujung pangkal perseturuan depkes - badan POM adalah URUSAN PROJECT...!!! SERIBU TOPAN BADAI BUAT KELEAN....!!!