Tadi pagi aku baca postingan mbah dukun sebagai berikut:

Ini email dari salah seorang teman dari UI, sebuah refleksi pendidikan
Indonesia...

"Kak, saya berasal dari pekanbaru.Saya diterima di fasilkom UI dan saat
registrasi saya harus membayar uang masuk 35 juta .Kedua orang tua saya hanya
pegawai negeri biasa, sedangkan bantuan dari pemda yang dijanjikan tidak
datang - datang. Saya 4 bersaudara, dan kakak adik saya yang lain masih
sekolah juga. Saya bingung dengan besarnya biaya yang harus ditanggung untuk
masuk UI".

Kata - kata diatas bukanlah karangan saya. Inilah kalimat yang keluar dari
seorang mahasiswa baru UI angkatan 2005 yang baru saja diterima melalui jalur
PPKB (Program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar) yang berasal dari
riau.Senada dengan beliau diatas, teman - temannya sesama mahasiswa baru
angkatan di asrama UI yang berasal dari fakultas lainnya mengungkapkan
keluhannya yang sama mengenia beratnya biaya masuk kuliah di UI.Memang secara umum jalur khusus PPMM (Program Prestasi Minat Mandiri) yang sempat heboh
karena uang masuknya yang gila - gilaan (50 - 60 jt) sudah ditutup tahun ini.
Tap tetap saja berlaku penarikan uang pangkal yang tahun lalu bernama
admission fee, yang besarnya berbeda - beda. FK, FKG, FT, dan Fasilkom
menduduki urutan jumlah uang pangkal tertinggi yakni Rp 25 jt yang harus
dibayar di awal. Sedangkan FE sekitar 10 jt, dan FIB "hanya" 5 jt. Kampus -
kampus lainnya pun mempunyai nilai uang pangkal yang beragam.

Uang pangkal memang bukan barang baru di UI.Tahun lalu uang pangkal ini
bernama "admission fee" dengan besar yang sama, dan sempat ditentang habis
oleh mahasiswa UI yang menutup separuh jalan UI selama kurang lebih 6 jam.
tetapi kebijakan ini tetap saja berlaku hanya ganti nama. Yang lebih ironis
adalah tidak adanya penyeimbang dari pihak birokrat kampus (rektorat dan
dekanat) dalam hal keringanan. Dari hasil diskusi saya dan beberapa teman -
teman angkatan 2004 dan 2005, terungkap bahwa proses wawancara keringanan
uang pangkal kemarin jadi ajang tawar dan tekan. Tawar dalam arti si
mahasiswa ditawar agar tetap membayar biaya operasional pendidikan dan uang
pangkal. Untuk BOP (sebesar 1,5 jt) misalnya.Di FKM terungkap bahwa minimal
BOP harus dibayar minimal Rp 500 ribu, dan tidak bisa sampai O rupiah.Di FKUI
lebih parah lagi dimana BOP yang 1,5 jt itu harus dibayar penuh. Uang pangkal
saja yang boleh dimintai keringanannya. Terlepas apakah si mahasiswa baru itu
bawa uang berapa. Suatu hal yang benar - benar TIDAK ADIL.Tahun 2004 kemarin
saja penulis masih menemukan kasus dimana seorang mahasiswa PPKB hanya
membawa uang Rp 100 ribu untuk biaya makan saja. Dan saat itu kebijakan uang
pangkal sudah berlaku.Tentu saja mereka tidak bisa dikenakan biaya seminimal
apapun. Simak saja penuturan seorang maba FKUI jalur PPKB angkatan 2005 yang
berasal dari Aceh.Untuk registrasi BOP dia wajib membayar sebesar 1,5 jt
sementara uang pangkal sebesar 25 jt bisa dinego. Padahal di daerahnya dia
adalah salah satu orang yang tertimpa bencana Tsunami. Dimana hati nurani
rektorat UI terhadap hal ini ?

Yang lebih bikin saya prihatin dan marah lagi adalah, ada beberapa kasus
wawancara dimana si mahasiswa baru ditekan untuk membayar dengan nilai
tertentu seperti yang diperoleh di FT. Untuk FISIP pembayaran uang pangkal
ditunda sampai tgl 13 Juli baru ada proses wawancara. Dan selama itu banyak
maba yang khawatir mengenai bagaimana dia bisa membayar biaya uang pangkal di FISIP (yang kalau tidak salah sekitar 5 juta).

Singkat kata dari semua kasus diatas adalah, pihak birokrat kampus belum bisa
adil dan transparan dalam melakukan keringanan.

Memang ada beberapa kejanggalan dan keanehan yang terjadi saat keringanan
tahun ini. Pertama - tama saat audiensi lembaga - lembaga kemahasiswaan
dengan rektorat disebutkan bahwa pada tanggal 6 juli kemarin hanya uang BOP
yang ditarik, tetapi uang pangkal tidak. Kenyataannya uang pangkal juga tetap
ditarik, bahkan mesin teller BNI yang disiapkan di balairung tidak mau
memproses jika baik uang pangkal maupun BOP belum dibayarkan.Yang kedua
adalah wawancara keringanan dilakukan di fakultas - fakultas.Alasannya karena
uang pangkal besarnya berbeda - beda tergantung fakultas, jadi biar fakultas
yang mengurus keringanan itu.Maksud yang baik sebenarnya sekaligus untuk
mempercepat proses keringanan ketimbang dilakukan di pusat. Tetapi yang
terjadi adalah tiap fakultas bikin prosedur sendiri - sendiri sehingga tidak
terstandarisasi dengan baik dan timbul kesan bahwa fakultas menjadi raja -
raja kecil dalam memutuskan keringanan.

Yang ketiga adalah adanya sistem aneh dalam prosedur keringanan tahun
ini.Sistem itu adalah sistem softloan atau bisa diartikan sebagai pinjaman
lunak.Disini mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya bukan diberi
keringanan berupa pemotongan atau keringanan mencicil. Tetapi diberikan
pinjaman oleh fakultas berupa pinjaman yang nanti harus mereka kembalikan
lagi.Bagi saya pribadi ini bukan keringanan.Softloan hanya memperpanjang
napas si mahasiswa baru saat awal saja. Selebihnya dia harus pusing lagi
untuk mengganti pinjaman yang sudah diberikan oleh birokrat kepadanya.INIKAH
KERINGANAN ??? ADILKAH INI ????

Yang terakhir.Memang jalur khusus PPMM sudah ditutup. Tetapi seperti
admission fee yang "ganti baju" menjadi uang pangkal, bentuk jalur khusus
masih ada walaupun hanya di dua fakultas. Yakni Program Pendidikan Dokter
Daerah (PPDD) di FKUI dan program Pengembangan SDM Daerah Bidang Teknologi
Informasi atau disingkat PEDATI di Fasilkom UI. Kedua jalur ini menerima
anak - anak daerah dengan pembiayaan dari PEMDA setempat tapi dengan harga
lebih tinggi. Untuk PEDATI di Fasilkom misalnya, uang pangkal anak - anak
PEDATI berjumlah Rp 35 jt sedangkan untuk yang PPKB biasa Rp 25 jt. Lalu BOP
semester untuk anak - anak PEDATI berjumlah Rp 5 jt sedangkan untuk yang
biasa Rp 1,5 jt. PPDD sudah dibuka di FK sekitar 3 tahun lalu sedangkan
PEDATI baru tahun ini. Yang membuat saya prihatin adalah rupanya untuk anak -
anak PEDATI mereka hanya dibiayai oleh PEMDA untuk uang pangkal awal saja
yang berjumlah Rp 35 jt itu. Sedangkan untuk BOPnya setiap semesternya
berasal dari kantong si maba sendiri.

Penulis hanya bisa geleng - geleng kepala saja. Penulis juga adalah mahasiswa
UI yang diterima dari jalur PPKB dan berasal dari Papua. Tetapi saat itu
keadaan registrasi tidak separah ini. Seharusnya rektorat harus bisa lebih
arif dalam melihat kondisi dan strata ekonomi maba yang ada.Kondisi
psikologis si maba yang harus membayar jumlah besar di awal tidak pernah
diperhatikan. Sehingga jadilah si maba tertekan. Misal seorang maba FEUI
2005 PPKB yang mengaku karena takut dia setuju untuk membayar uang pangkal Rp 10 jt di depan interviewer padahal saat ngobrol dengan penulis dia mengaku
tidak bisa membayar sebesar itu dan minta bantuan kalau uang pangkal yang
harus dia bayarkan bisa dikurangi lagi. Dengan evaluasi 2 tahun ini sudah
saatnya rektorat mengevaluasi program uang pangkal dan menghapuskannya sejauh mungkin dari muka bumi kampus makara UI. Buang jauh - jauh paradigma bahwa maba berpura - pura dalam proses keringanan dan mereka hanya bohong saja.

Bukti apa lagi yang perlu diberikan sehingga rektorat bisa tahu bahwa
mahasiswa baru UI masih banyak yang mampu secara intelektual tetapi tidak
mampu secara finansial. Haruskah satu persatu mahasiswa kampus ini
mengundurkan diri karena tidak mampu membayar kuliah dan dengan ongkang -
ongkang kaki rektorat berbicara "tenang - tenang, yang miskin bisa masuk UI
kok". Segala kebijakan diskriminasi finansial sudah seharusnya dihapuskan,
baik itu bernama uang pangkal, admission fee, PPMN dan lain sebagainya. Masih
banyak pengusaha - pengusaha yang peduli terhadap dunia pendidikan dan mau
menyumbang. Dan sebagai universitas yang katanya ining berbasis riset, UI
seharusnya bisa mengembangkan risetnya untuk menghasilkan paten - paten
bermutu. Bukan malah jadi "centeng" di depan meja wawancara. Ingat sampai
sekarang masih tertulis dengan indah dan agung di UU Sisdiknas No. 20 tahun
2003 bahwa pemerintah berkewajiban memberi anggaran minimal 20% untuk
pendidikan. Realisasinya mana ???????

Tanggal 5 Agustus nanti akan diumumkan mahasiswa yang diterima di UI lewat
PPKB. Semoga rektorat tidak mengulangi kesalahan saat ini. Hapus semua
bentuk - bentuk penarikan dan berikan keringanan yang berhak. Buktikan bahwa
UI adalah kampus rakyat yang memihak kepentingan rakyat yang cerdas tetapi
tidak mampu. Jangan jadi kampus menara gading yang mendidik orang dengan
pikiran kapitalis.Jika hal ini terjadi maka saat saya wisuda nanti secara
pribadi saya akan ikut menyanyikan lagu mars UI yang membanggakan itu. Tetapi
dengan lirik plesetan yang selalu kita nyanyikan saat aksi pendidikan

Universitas Indonesia, Universitas Borju
Ngaku Negeri Statusnya, Ternyata Mahal Bayarannya
Kami Mahasiswa, Penyandang Dana
Orang Miskin dan Tak Mampu Gak Bisa Kuliah

M. Rizki "Sorong" Ramadhani
Fakultas Teknik Jurusan Elektro UI
Ketua Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Transparansi Keuangan Kampus
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI 2005 - 2006

Glek...kok 'TIDAK SAMA' dengan pernyataan dan iklan (maaf jika terasa kasar) statement dari rektorat UI yang pernah disampaikan Jefri (silakan click di sini utk lebih lengkapnya). Wahk...saya mesti tarik ucapan saya bahwa ITB mesti mencontoh dari UI nich...ihihihih..;-)

Maaf buat anak2 UI, tapi yaa...hmmm....silakan saya tunggu komentar kalian di sini :)